Meraup Laba dari Gas Rumah Kaca

Meraup Laba dari Gas Rumah Kaca
(EKSPOR Edisi 39, Tahun VII, Maret 2008)


Pemanasan global merupakan permasalahan global. Negosiasi internasional telah memberikan beberapa alternatif untuk melindungi bumi dari efek pemanasan global. Clean Development Mechanism (CDM) merupakan salah satu alternatif yang melibatkan negara berkembang. Sulistyowati


Banyak temuan yang membuktikan bahwa planet Bumi makin rusak akibat volume berbagai gas pencemar. Tak heran bila kebutuhan mengurangi pencemaran di planet ini pun kini makin mendesak. Aktivitas manusia, seperti pemanfaatan bahan bakar fosil, kegiatan pertanian dan peternakan, atau konversi lahan, yang tidak terkendali meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK), seperti karbondioksida (CO2) dan gas metana (CH4), di atmosfir. Akibatnya adalah fenomena pemanasan global (global warming), yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi secara global.


Banyak sekali kesepakatan internasional untuk melindungi bumi dari kehancuran akibat ulah manusia. Salah satunya adalah larangan penggunaan chlorofluorocarbon (CFC) untuk sistem pendingin. Bahkan, untuk mengurangi gas CO2, isu carbon trading makin keras mengemuka. Artinya, negara-negara harus mampu menyerap gas CO2 yang dihasilkan. Karena itu, kawasan hutan yang luas dan terjaga baik sebagai penyerap karbon menjadi salah satu modal untuk dimanfaatkan pada carbon trading.


Upaya mengurangi pencemaran yang makin keras disuarakan melahirkan Clean Development Mechanism (CDM), produk Protokol Kyoto tentang penanganan pemanasan global. Protokol Kyoto pada 1997 merupakan tindak lanjut kesepakatan United Nation Framework Convention on Climate Change yang dihasilkan pada awal 1990. Indonesia ikut menandatangani kesepakatan tersebut.


Kesepakatan ini lahir karena ketakutan dunia pada perubahan iklim global akibat emisi GRK yang akan memengaruhi siklus cuaca dan kenaikan permukaan air laut. Protokol Kyoto menyatakan bahwa negara maju harus menurunkan emisi 5,2% dari level pada 1990 selama 2008 hingga 2012. Hal itu dapat dilakukan melalui pembelian energi bersih dari negara berkembang, yang proyeknya dibangun setelah 2000.


Protokol Kyoto menawarkan mekanisme yang fleksibel, yang memungkinkan negara-negara industri memenuhi kewajiban pengurangan emisi GRK melalui kerja sama dengan negara lain, baik berupa investasi dalam emission reduction project maupun carbon trading. CDM merupakan satu-satunya mekanisme di bawah Protokol Kyoto yang menawarkan win-win solution antara negara maju dan negara berkembang dalam rangka mengurangi emisi GRK. Negara maju menanamkan modalnya di negara berkembang dalam proyek-proyek yang dapat menghasilkan pengurangan emisi GRK. Sementara, negara berkembang yang mampu menurunkan GRK akan mendapat kompensasi dari negara maju (certified emission reductions
atau CER) setelah meratifikasi Protokol Kyoto.


Kini, posisi Protokol Kyoto dalam perjalanan mencapai pemberlakuan. Sebagian besar kriteria sudah dicapai, yaitu lebih dari 55 negara meratifikasi (31 negara maju dan 72 negara berkembang). Kriteria lainnya, emisi GRK harus sama dengan atau lebih dari 55%, sementara status saat ini hanya 43,9%. Bila Rusia, yang memiliki total emisi 17,4%, meratifikasi, semua persyaratan terpenuhi. Dan, Protokol Kyoto secara resmi akan berlaku, meskipun Amerika Serikat tidak meratifikasi.

Negara industri yang sudah meratifikasi Protokol Kyoto (disebut dengan kelompok Annex 1) atau lembaga nonpemerintah mana pun yang merasa berkepentingan bisa membeli CER dari proyek-proyek CDM di negara berkembang (non-Annex 1) yang tidak diwajibkan mengurangi emisi. Di Indonesia, diskusi mengenai Protokol Kyoto lebih terpusat pada isu seputar CDM, yang merupakan salah satu cara mengimplementasikan Protokol Kyoto. Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menganggap Protokol Kyoto sebagai suatu perangkat perjanjian internasional yang bernilai penting, sehingga kemudian meratifikasi Protokol Kyoto pada 23 Juni 2004.


Bagi Indonesia, CDM merupakan peluang memperoleh dana luar negeri untuk mendukung program-program prioritas, yakni penciptaan lapangan kerja, dengan adanya investasi baru. Di sektor kehutanan, misalnya. CDM dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan hutan tanaman pada lahan hutan yang rusak, rehabilitasi areal bekas kebakaran, rehabilitasi hutan mangrove dan hutan gambut, agroforestry, penerapan reduced impact logging (RIL), peningkatan permudaan alam, perlindungan terhadap forest reserve yang rawan perambahan, dan perlindungan terhadap hutan yang rawan kebakaran dan perambahan. Manfaat tidak langsung yang dapat dipetik Indonesia adalah alih teknologi, pengembangan kapasitas, peningkatan kualitas lingkungan, serta peningkatan daya saing.


Untuk melaksanakan CDM, Indonesia telah membentuk Designated National Authority (DNA), yaitu Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KNMPB), melalui Keputusan Menteri (Kepmen) Lingkungan Hidup (LH) Nomor 206/2005. KNMPB berperan sebagai pemangku otoritas yang ditunjuk untuk memberikan persetujuan nasional bagi proyek-proyek CDM. Implikasi diratifikasinya Protokol Kyoto oleh Indonesia, antara lain, terbukanya peluang investasi di Indonesia dalam rangka pemenuhan target penurunan emisi oleh negara-negara industri melalui mekanisme Protokol Kyoto. Sektor-sektor yang dapat menurunkan emisi, antara lain, energi, industri, transportasi, kehutanan, pertanian, dan limbah domestik.


Berdasarkan Kajian Strategis Nasional Sektor Kehutanan dan Energi (KSNKE) yang dilakukan pada 2001-2002, Indonesia berpotensi mengurangi emisi GRK sekitar 23-24 juta ton CO2 per tahun. Jika dikonversi ke nilai CER, potensinya menjadi US$230 juta (sekitar Rp2,3 triliun) dalam setahun. Khusus untuk sektor kehutanan (nonenergi), catatan KSNKE menyebut, ada sekitar 15 juta hektare (ha) lahan di seluruh daerah di Indonesia yang bisa diajukan untuk proyek CDM.

Potensi sektor kehutanan dalam menyerap pasar karbon global cukup besar. Sebab, harga karbon dari proyek kehutanan lebih murah ketimbang dari sektor energi. Dan, sektor kehutanan diperkirakan menyerap lebih banyak pasar karbon global daripada sektor energi. Dari pasar karbon yang besarnya sekitar 566 juta ton CO2 per tahun, secara potensial, Indonesia akan mampu menyerap 36 juta ton per tahun. Hitungannya, 28 juta ton CO2 per tahun oleh sektor kehutanan dan sisanya, 8 juta ton, oleh sektor energi.


Di sektor kehutanan, ketentuan hanya boleh melakukan penyerapan emisi sebesar 1% dari jatah emisi negara-negara maju mengakibatkan pangsa pasar di sektor ini diperebutkan negara-negara yang sudah siap. Karena itu, reforestasi dan aforestasi perlu mendapat perhatian khusus. Walaupun pasarnya terbatas, Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi peluang- peluang yang berkaitan dengan reforestasi dan aforestasi. Dalam kaitan ini, Departemen Kehutanan (Dephut) telah menyiapkan konsep Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Aforestasi dan Reforestasi dalam Kerangka Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM).

Peluang pemanfaatan CDM di sektor energi juga cukup besar, baik untuk pengembangan energi terbaru maupun efisiensi energi. Sektor energi dapat mengusulkan proyek-proyek CDM skala besar—misalnya, panas bumi dan penurunan gas suar bakar—dan skala kecil. Pengaruh CDM terhadap proyek panas bumi, misalnya, dapat membantu meningkatkan internal rate of return (IRR) sebesar 0,7% dengan asumsi menjual CER sebesar US$5 per ton CO2 per tahun setelah 2009.


Dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat melalui penurunan harga listrik. Alternatif lain, dana CDM dikelola untuk mengembangkan pembangkit skala kecil yang kurang menguntungkan akibat nilai investasi pembangkit sangat tinggi dan khususnya pengembangan energi panas bumi berkelanjutan. Strategi nasional yang diambil pemerintah dalam mengimplementasikan CDM di Indon sia, antara lain, memperkuat aspek hukum, menjalin kerja sama bilateral dengan negara Annex 1, meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan climate change, serta mempermudah prosedur pengajuan proyek CDM.

Sementara, kebijakan CDM untuk sektor energi adalah memromosikan energi alternatif, mendorong masyarakat supaya hemat energi, serta mendukung penggunaan teknologi yang efisien untuk industri dan sektor perdagangan. Bagaimana sektor nonenergi? Untuk sektor nonenergi, kebijakan yang diambil, antara lain, memromosikan manajemen hutan yang berkelanjutan, meningkatkan sistem pertanian, dan mendorong penggunaan bioteknologi untuk meningkatkan produk pertanian.


Lantas, bagaimana pendanaan CDM? Mekanisme pendanaan CDM ada tiga. Satu, bilateral, yakni antarpemerintah, antarswasta (dengan persetujuan pemerintah), dan pemerintah dengan swasta. Dua, multilateral. Artinya, dana dari negara industri (pemerintah atau swasta) disalurkan ke lembaga independen, yang kemudian menyalurkannya untuk proyek CDM. Tiga, unilateral. Indonesia melaksanakan proyek pengurangan emisi GRK dengan biaya sendiri, kemudian dipasarkan melalui pasar bebas.


Saat ini, Indonesia telah menandatangani memorandum of understanding (MOU) dengan negara- negara Annex 1, yakni Belanda, Kanada, Austria, dan Denmark, dalam hal pendanaan CDM. Penulis adalah Asisten Deputi Urusan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Tulisan ini disarikan dari makalah seminar “Clean Development Mechanism in Indonesia” di Bali pada 24 November 2007.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s